13/2003), diatur ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) - baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja/buruh, atau oleh pekerja/buruh (karyawan) yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja - karena. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Di dalam pasal 191 UU No. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa perjanjian kerja. Dasar hukum yang mengatur mengenai magang adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pada pasal 21-27. Ikhtisar Putusan Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 81 angka 47 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 156 ayat (2). Besaran UP mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2). Selain itu dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. Hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk. 13 Tahun 2003, yang pasti uang pesangon adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan. . (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. Pasal 99 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 membahas hal-hal terkait masalah tenaga kerja di Indonesia, yang dijabarkan pada beberapa bab dan pasal-pasal. " Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. An [individual] work agreement (perjanjian kerja) shall be defined as an agreement made between a Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DewanRI, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut: 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Bab IX tentang Hubungan Kerja, yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang terkait langsung dengan outsourcing. Pada dasarnya pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13. Uang pesangon yang dimaksud di sini adalah jumlah gaji pokok yang telah ditambah dengan tunjangan tetap, seperti tunjangan. Bagian Kedua . NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang. ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pekerja. 13 Tahun 2003 Pasal 86 (1) berbunyi,”Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Makalah Hukum Tenaga Kerja) Oleh: PRISCA OKTAVIANI (111 2011 286) JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2013 1 BAB I PENDAHULUAN A. pdf. 13 Year 2003 Explanatory Notes. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. undang-undang tenaga kerja yang paling utama ada pada UU No. 2003. Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan. Tujuan utama pendidikan nasional. 1, Februari – Juli 2020 ISSN 2620-3448 52 Ni Putu Decy Arwini PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA SISTEM UPAH DI INDONESIA Ni Putu Decy Arwini 1Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Bali Jl. 6 Tahun 2023. 1. Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruhUUK No 13 Tahun 2003 - Penjelasan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang No. Indonesian Labour Law (13/2003) in English. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan / atau jasa guna memenuhi kebutuhannya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro. 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) masih belum di revisi melalui Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan masih berlaku sebagai dasar peraturan imbalan kerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja: Pasal 88 : Pasal 88D: Ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jangka Waktu PKWT. Mereka meneriakkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 “dibatalkan”. Adapun yang dikenal adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. com - UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Pengertian Kegiatan Ekonomi Kegiatan ekonomi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang No. Ketentuan menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi penyebab PHK yaitu perusahaan bangkrut, rugi, berubah. UMUM. (Djamali, 2014) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berdasarkan hal tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Terkait mutasi kerja atau penempatan kerja telah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13/2003 ”) disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya. Dengan adanya Undang-undang RI 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang RI 2, lebih banyak aspek dan perubahan terkait sistem diatur dalam. Pasal ini berasal dari. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Untuk postingan di part 3 ini akan ada rangkuman undang-undang ketenagakerjaan dari bab XI yaitu tentang Hubungan Industrial hingga bab XII yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih familiar sebagai PHK. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak muncul karena adanya pemutusan. 44) Simak dan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. II - 94 Act No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan. 2012. Sedangkan, dalam UU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha dan 6 kali ( cash benefit ) diberikan melalui Program JKP yang dikelola. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. Upah Minimum Kabupaten/Kota. al, Jurnal Respirologi Indonesia, Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Vol 40 No 2, (April 2020), hal 120. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. PIKIRAN RAKYAT - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 14. Details. ya ! pengertian PMTK adalah kepanjangan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengacu pada aturan tentang. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha. com. 13. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara bervariasi sesuai dengan pasal yang dilanggar. 2 Juni 2006 . KEP 150/MEN/2000 tentang. Dalam Undang-Undang No. 3Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan. Membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Indonesia. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 bahwa pekerja/buruh ialah ―setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain‖. 13 Tahun 2003, PP Pengupahan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan cara hitung pesangon dan UPMK yang telah dijabarkan, total uang pesangon yang seharusnya didapat A berdasarkan perhitungan Perppu Cipta Kerja adalah Rp35 juta, dan UPMK sebesar. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 12] 2012. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Tonton di. 2. Yang berarti, pasal pasal UU 13/2003 yang tidak dihapus / diubah / diatur aturan baru oleh UUCK masih tetap berlaku. UU No. Peratutan Pemerintah No. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (7/3/2022) siang secara daring. Misalnya, tentang PHK dan uang pesangon, sanksi pidana, serta sanksi administrtatif bagi perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 191 UU No. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No. Undang-Undang No. Pasal 42. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. Pemberian pesangon dari perusahaan pada karyawan telah diatur dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 7. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ketentuan perundangan di bidang K3 juga secara jelas. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem. 3 2 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, Cet. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Saat artikel ini ditulis, Undang-undang Ketenagakerjaan No. Di dalamnya ditentukan hak dan kewajiban pekerja terkait waktu kerja, lembur, istirahat, dan cuti tahunan. No 73Tahun 1997); 14. (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai. Pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “ 1. RUU Cipta Kerja membatasi penetapan. 13 tahun 2003: PP Nomor 35 tahun 2021: Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;Penggantian. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia. 36 Tahun 2016 Tentang. Pasal 62. Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 2993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 2998. 35 Tahun 2021 Pasal 4 dan pasal 5. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 8. 01 Tahun 1999. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyebut, sebanyak 27 persen. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Ulasan Lengkap. Ulasan Lengkap. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Stb. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . Berdasarkan PP No. Hindari Kesalahan dalam Perhitungan Uang Pesangon ketika PHK. Undang-Undang No. UU NO 13 2003. 000 dan paling banyak Rp 400. Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan. Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. UU Ketenagakerjaan: 13. 152–174 Asing dan istirahat panjang Samud 143 panjang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 13 Tahun 2003. Jadi, pasal-pasal yang tidak diubah atau dihapus di UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat DPR 32. Sebagai karyawan, kita harus memahami apa saja isi yang terkandung di dalam UU Ketenagakerjaan No. (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 13 Tahun 2003. Date 15 November 2021. 13 Tahun 2003, PP No. Produk hukum berbentuk Undang- Undang dalam periode jaman reformasi, antara Iain : I Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Penting bagi karyawan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. 13 Tahun 2003 (hanya sebatas pada pasal-pasal yang tidak di hapus atau di ubah oleh UU Cipta Kerja), UU No. Meski begitu, perusahaan berikut para pekerja bisa menjadikan salah satu dari berbagai putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. People of foreign citizenship available for a job (tenaga kerja asing) shall refer to visa holders of foreign citizenship [who come to Indonesia] with the intention of finding employment within Indonesia’s territory. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 13 tahun 2003 jo. moral. Cuti Tahunan. Jenis-Jenis dan Hak Cuti Karyawan menurut UU. 07 Tahun 1990 tentang pengelompokan. Istirahat Panjang. 13 Tahun 2003. Bunyi Pasal 99 – 101 Kesejahteraan, Undang Undang Ketenagakerjaan No. kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau. Adapun pasal tersebut ialah Pasal 154 A yang memuat aturan alasan seseorang pekerja dapat di-PHK. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Ketentuan ini terdapat dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. RBG ( Rechtsreglement Buiten Gewesten, Staatsblad 1927 No. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang pada pasal 1 angka 2 Undang. 2.